INDIKATOR MAKRO
PEREKONOMIAN INDONESIA
PDB
|
INFLASI
|
NERACA PERDAGANGAN
|
PENGANGGURAN
|
PENDAPATAN
PERKAPITA
|
KEMISKINAN
|
|
ORDE LAMA
|
$ 70
|
Tingkat inflasi
tahun 1966 sebesar 650%
|
US$2,7milyar
|
4,5 juta jiwa
|
US$70
|
70 juta orang
|
ORDE BARU
|
Rp.502,249.558
|
Tingkat inflasi
tahun 1969 sebesar 9,9%
|
US$6,7milyar
|
6,73 juta jiwa
|
US$770
|
25,9 juta orang
|
TRANSISI
|
Rp.1,389,769.700
|
8,1 %
|
US$ 1,8 miliar
|
7,8 juta jiwa
|
Rp.
2.102.000
|
47,97
Juta
|
REFORMASI
|
Rp.2,678,664.096
|
6,3 %
|
US$ 8,8 miliar
|
6,76 juta jiwa
|
Rp.
17,9 juta
|
37,17 juta
|
SEKARANG
|
Rp. 6,422,918.230
|
5,90 %
|
defisit 327,4 juta
dolar AS atau sekitar (Rp 3,18 triliun).
|
7,42 juta jiwa
|
US $4500
|
540 ribu jiwa
|
Penjelasan :
1.
Perekonomian
Indonesia masa orde lama (1945-1966)
Pada
awal kemerdekaan, pembangunan ekonomi Indonesia mengarah perubahan struktur
ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional, yang bertujuan untuk memajukan
industri kecil untuk memproduksi barang pengganti impor yang pada akhirnya
diharapkan mengurangi tingkat ketergantunganluar negri.
Sistem moneter tentang perbankan khususnya bank sentral masih berjalan seperti wajarnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya hak ekslusif untuk mencetak uang dan memegang tanggung jawab perbankan untuk memelihara stabilitas nasional. Bank Indonesia mampu menjaga tingkat kebebasan dari pengambilan keputusan politik.
Sistem moneter tentang perbankan khususnya bank sentral masih berjalan seperti wajarnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya hak ekslusif untuk mencetak uang dan memegang tanggung jawab perbankan untuk memelihara stabilitas nasional. Bank Indonesia mampu menjaga tingkat kebebasan dari pengambilan keputusan politik.
Masa orde lama dimulai dari tanggal 17
Agustus 1945 saat Indonesia merdeka. Pada saat itu,keadaan
ekonomi Indonesia mengalami stagflasi (artinya stagnasi produksi atau kegiatan produksi
terhenti pada tingkat inflasi yang tinggi). Indonesia pernah mengalami sistem
politik yang demokratis yakni pada periode 1949 sampai 1956. Pada tahun
tersebut, terjadi konflik politik yang berkepanjangan dimana rata-rata umur
kabinet hanya dua tahun sehingga pemerintah yang berkuasa tidak
fokus memikirkan masalah-masalah sosial dan ekonomi yangterjadi pada saat itu.
Selama periode 1950an struktur ekonomi Indonesia masih peninggalan jaman
kolonial, struktur ini disebut dual society dimana struktur dualisme menerapkandiskriminasi dalam setiap
kebijakannya baik yang langsung maupun tidak langsung.Keadaan ekonomi Indonesia menjadi bertambah buruk dibandingkan pada masa
penjajahanBelanda.
Sejak
tahun 1955, pembangunan ekonomi mulai meramba ke proyek-proyek besar. Hal ini
dikuatkan dengan keluarnya kebijakan Rencana Pembangunan Semesta Delapan Tahun
(1961). Kebijakan ini berisi rencana pendirian proyek-proyek besar dan beberapa
proyek kecil untuk mendukung proyek besar tersebut. Rencana ini mencakup
sektor-sektor penting dan menggunakan perhitungan modern. Namun sayangnya
Rencana Pembangunan Semesta Delapan Tahun ini tidak berjalan atau dapat
dikatakan gagal karena beberapa sebab seperti adanya kekurangan devisa untuk
menyuplai modal serta kurangnya tenaga ahli.
Perekonomian Indonesia pada masa ini mengalami penurunan atau memburuk. Terjadinya pengeluaran besar-besaran yang bukan ditujukan untuk pembangunan dan pertumnbuhan ekonomi melainkan berupa pengeluaran militer untuk biaya konfrontasi Irian Barat, Impor beras, proyek mercusuar, dan dana bebas (dana revolusi) untuk membalas jasa teman-teman dekat dari rezim yang berkuasa. Perekonomian juga diperparah dengan terjadinya hiperinflasi yang mencapai 650%. Selain itu Indonesia mulai dikucilkan dalam pergaulan internasional dan mulai dekat dengan negara-negara komunis.
Perekonomian Indonesia pada masa ini mengalami penurunan atau memburuk. Terjadinya pengeluaran besar-besaran yang bukan ditujukan untuk pembangunan dan pertumnbuhan ekonomi melainkan berupa pengeluaran militer untuk biaya konfrontasi Irian Barat, Impor beras, proyek mercusuar, dan dana bebas (dana revolusi) untuk membalas jasa teman-teman dekat dari rezim yang berkuasa. Perekonomian juga diperparah dengan terjadinya hiperinflasi yang mencapai 650%. Selain itu Indonesia mulai dikucilkan dalam pergaulan internasional dan mulai dekat dengan negara-negara komunis.
2.
Perekonomian Indonesia masa orde
baru (1966-1998)
Inflasi
pada tahun 1966 mencapai 650%,dan defisit APBN lebih besar daripada seluruh
jumlah penerimaannya. Neraca pembayaran dengan luar negeri mengalami defisit
yang besar, nilai tukar rupiah tidak stabil” (Gilarso, 1986:221) merupakan
gambaran singkat betapa hancurnya perekonomian kala itu yang harus dibangun
lagi oleh masa orde baru atau juga bisa dikatakan sebagi titik balik.
Awal masa orde baru menerima beban berat dari buruknya perekonomian orde lama. Tahun 1966-1968 merupakan tahun untuk rehabilitasi ekonomi. Pemerintah orde baru berusaha keras untuk menurunkan inflasi dan menstabilkan harga. Dengan dikendalikannya inflasi, stabilitas politik tercapai ayng berpengaruh terhadap bantuan luar negeri yang mulai terjamin dengan adanya IGGI. Maka sejak tahun 1969, Indonesia dapat memulai membentuk rancangan pembangunan yang disebut Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA). Berikut penjelasan singkat tentang beberapa REPELITA:
Awal masa orde baru menerima beban berat dari buruknya perekonomian orde lama. Tahun 1966-1968 merupakan tahun untuk rehabilitasi ekonomi. Pemerintah orde baru berusaha keras untuk menurunkan inflasi dan menstabilkan harga. Dengan dikendalikannya inflasi, stabilitas politik tercapai ayng berpengaruh terhadap bantuan luar negeri yang mulai terjamin dengan adanya IGGI. Maka sejak tahun 1969, Indonesia dapat memulai membentuk rancangan pembangunan yang disebut Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA). Berikut penjelasan singkat tentang beberapa REPELITA:
A. REPELITA I (1967-1974)
mulai
berlaku sejak tanggal 1april 1969. Tujuan yang ingin dicapai adalah pertumbuhan
ekonomi 5% per tahun dengan sasaran yang diutamakan adalah cukup pangan, cukup
sandang, perbaikan prasarana terutama untuk menunjang pertanian. Tentunya akan
diikuti oleh adanya perluasan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan
masyarakat.
B. REPALITA II (1974-1979)
Target
pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 7,5% per tahun. Prioritas utamanya adalah
sektor pertanian yang merupakan dasar untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam
negeri dan merupakan dasar tumbuhnya industri yang mengolah bahan mentah
menjadi bahan baku.
C. REPALITA III (1979-1984)
Prioritas
tetaap pada pembangunan ekonomi yang dititikberatkan pada sector pertanian
menuju swasembada pangan, serta peningkatan industri yang mengolah bahan baku
menjadi bahan jadi.
D. REPALITA IV (1984-1989)
Adalah
peningkatan dari REPELITA III. Peningkatan usaha-usaha untuk memperbaiki
kesejahteraan rakyat, mendorong pembagian pendapatan yang lebih adil dan
merata, memperluas kesempatan kerja. Priorotasnya untuk melanjutkan usaha
memantapkan swasembada pangan dan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan
mesin-mesin industri sendiri.
Jika ditarik kesimpulan maka pembangunan ekonomi menurut REPELITA adalah mengacu pada sektor pertanian menuju swasembada pangan yang diikuti pertumbuhan industri bertahap.
Jika ditarik kesimpulan maka pembangunan ekonomi menurut REPELITA adalah mengacu pada sektor pertanian menuju swasembada pangan yang diikuti pertumbuhan industri bertahap.
Kelebihan Pada Masa Orde Baru:
- perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya AS$70 dan pada 1996 telah mencapai lebih dari AS$1.000.
- sukses transmigrasi.
- sukses KB.
- sukses memerangi buta huruf.
- sukses swasembada pangan.
- pengangguran minimum.
- sukses REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun).
- sukses Gerakan Wajib Belajar.
- sukses Gerakan Nasional Orang-Tua Asuh.
- sukses keamanan dalam negeri.
- Investor asing mau menanamkan modal di Indonesia.
- sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri.
Kekurangan Orde Baru
- semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme.
- pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah, sebagian disebabkan karena kekayaan daerah sebagian besar disedot ke pusat.
- munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan, terutama di Aceh dan Papua.
- kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigran yang memperoleh tunjangan pemerintah yang cukup besar pada tahun-tahun pertamanya.
- bertambahnya kesenjangan sosial (perbedaan pendapatan yang tidak merata bagi si kaya dan si miskin).
- kritik dibungkam dan oposisi diharamkan.
- kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang dibreidel.
- penggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan, antara lain dengan program "Penembakan Misterius" (petrus).
- tidak ada rencana suksesi.
3. Masa
Reformasi
Krisis Ekonomi yang melanda Indonesia pada 1997 merupakan
sebuah efek domino dari krisis ekonomi Asia yang melanda berbagai negara,
seperti Thailand, Filipina, dan Malaysia. Disebabkan oleh adanya fundamen
ekonomi yang lemah, Indonesia mengalami kesulitan dalam menata ulang kembali
perekonomiannya untuk keluar dari krisis.
Perkembangan ekonomi Indonesia telah mengalami stagnansi
sejak tahun 1990-an. Saat itu, sistem neoliberalisme menjadi norma pengaturan
ekonomi dan politik dunia. Barang-barang produksi Indonesia menjadi tidak
berdaya saing apabila dibandingkan dengan barang luar negri yang secara bebas
memasuki pasaran Indonesia. Berdasarkan batasan-batasan yang telah dicanangkan
oleh bank dunia, pembangunan ekonomi tergolong berhasil jika memenuhi
syarat-syarat yang ditentukan oleh bank dunia. Syarat-syarat tersebut
diantaranya adalah adanya peningkatan investasi dibidang pendidikan, yang
ditandai dengan peningkatan sumber daya manusia, rendahnya tingkat korupsi yang
ada di tataran pemerintahan, dan adanya stabilitas dan kredibilitas politik.
Syarat-syarat yang dikemukakan oleh bank dunia itu semacam
acuan bagian negara-negara berkembang dalam melakukan pembangunan ekonomi,
khususnya negara penerima bantuan luar negri seperti Indonesia. Akan tetapi,
pada krisis 1997, kondisi ekonomi Indonesia tidak merepresentasikan satupun
kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh bank dunia tersebut. Hal yang
terjadi di Indonesia justru adanya krisis moneter yang ditandai dengan rendahnya
mutu sumber daya manusia, tingginya tingkat produksi di instansi-instansi
pemerintah, dan kondisi instabilitas politik. Perekonomian Indonesia mengalami
penurunan hingga mencapai 0% tahun 1998.
Kemerosotan ekonomi Indonesia ternyata tidak ditanggapi oleh
presiden Soeharto dengan membuat perbaikan dalam hal kebijakan ekonomi, tetapi
justru dengan meminta bantuan dana Monitari Fund (IMF). Pada 15 januari 1988,
presiden Soeharto menandatangani 50 butir letter of intent (Lol) dengan
dilaksanakannya oleh direktur IMF Asia, Michael Camdessus, sebagai sebuah
syarat untuk mendapatkan kucuran dana bantuan luar negri tersebut.
Dengan merujuk pada batasan tingkat keberasilan ekonomi
suatu bangsa yang dikeluarkan oleh bank dunia, maka dapat disimpulkan bahwa perekonomian
Indonesia tahun 1997/1998 telah mengalami kehancuran. Dalam hal investasi dan
peningkatan modal, Indonesia mengalami kemunduran yang tajam. Pada investor
luar negri beramai-ramai memindahkan modalnya kenegara lain karena tidak adanya
stabilitas dan kredibilitas politik dalam negri. Angka ekspor-impor Indonesia
menurun drastis karena sektor usaha tidak dipercaya oleh perbankan Indonesia.
Tingginya tingkat korupsi ditataran sektor ekonomi dan pemerintahan dan
munculnya kasus kredit macet yang melanda bank-bank utama di Indonesia
mengakibatkan pembayaran letter of credit (L/C) dari sektor-sektor usaha
Indonesia tidak diterima diluar negri. Penanggahan krisis ekonomi Indonesia di
tahun 1997/1998 berujung pada munculnya krisis multidimensi, baik itu politik
dan sosial, maupun krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Krisis
ekonomi dan Kerusuhan 22 Januari 1998. Rupiah tembus 17.000,- per dolar AS, IMF tidak menunjukkan rencana bantuannya, harga BBM melonjak tajam hingga 71%.
4.
Masa
Transisi
Masa pemerintahan Habibie ditandai
dengan dimulainya kerjasama dengan Dana Moneter
Internasional
untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi. Selain itu, Habibie juga
melonggarkan pengawasan terhadap media massa dan kebebasan
berekspresi.
Presiden BJ Habibie mengambil
prakarsa untuk melakukan koreksi. Sejumlah tahanan politik dilepaskan. Sri
Bintang Pamungkas
dan Muchtar Pakpahan dibebaskan, tiga hari setelah
Habibie menjabat. Tahanan politik dibebaskan secara bergelombang. Tetapi, Budiman Sudjatmiko dan beberapa petinggi Partai Rakyat
Demokratik baru
dibebaskan pada era Presiden Abdurrahman Wahid. Setelah Habibie membebaskan
tahanan politik, tahanan politik baru muncul. Sejumlah aktivis mahasiswa
diadili atas tuduhan menghina pemerintah atau menghina kepala negara. Desakan
meminta pertanggungjawaban militer yang terjerat pelanggaran HAM tak bisa
dilangsungkan karena kuatnya proteksi politik. Bahkan, sejumlah perwira militer yang oleh Mahkamah
Militer Jakarta
telah dihukum dan dipecat karena terlibat penculikan, kini telah kembali duduk
dalam jabatan struktural.
Beberapa langkah perubahan diambil
oleh Habibie, seperti liberalisasi parpol, pemberian kebebasan pers, kebebasan
berpendapat, dan pencabutan UU Subversi. Walaupun begitu Habibie juga sempat
tergoda meloloskan UU Penanggulangan Keadaan Bahaya, namun urung dilakukan karena
besarnya tekanan politik dan kejadian Tragedi Semanggi II yang menewaskan
mahasiswa UI, Yun Hap.
Kejadian penting dalam masa
pemerintahan Habibie adalah keputusannya untuk mengizinkan Timor Timur untuk mengadakan referendum yang berakhir dengan berpisahnya wilayah tersebut dari Indonesia pada Oktober 1999. Keputusan tersebut terbukti tidak
populer di mata masyarakat sehingga hingga kini pun masa pemerintahan Habibie
sering dianggap sebagai salah satu masa kelam dalam sejarah Indonesia. IMF menghentikan bantuannya.
Meski ekonomi Indonesia mengalami
banyak perbaikan, seperti nilai mata tukar rupiah yang lebih stabil, namun Indonesia pada masa pemerintahannya tetap tidak menunjukkan perubahan
yang berarti dalam bidang-bidang lain.
Popularitas Megawati yang awalnya
tinggi di mata masyarakat Indonesia, menurun seiring dengan waktu. Hal ini
ditambah dengan sikapnya yang jarang berkomunikasi dengan masyarakat sehingga
mungkin membuatnya dianggap sebagai pemimpin yang 'dingin'.
Sejak kenaikan Megawati sebagai
presiden, aktivitas terorisme di Indonesia meningkat tajam, beberapa peledakan
bom terjadi yang menyebabkan sentimen negatif terhadap Indonesia dari kancah
internasional.
5.
Perekonomian
Masa Sekarang
Kelemahan
ekonomi Indonesia itu di defisit neraca perdagangan. Saat ini akibat impor yang
lebih besar dari ekspor maka hal tersebut membuat neraca perdagangan Indonesia
makin defisit. Apalagi impor yang terbesar dari minyak dan gas (migas). Tingkat Inflasi. Maret 2013, 5.90 %. Februari 2013, 5.31 %.
Januari 2013, 4.57 %. Desember 2012, 4.30 %.
November 2012, 4.32 %. Jumlah pengangguran di
Indonesia tersisa 7,24 juta orang. Badan Pusat Statistik (BSP) mencatat
neraca perdagangan Indonesia per Februari 2013 mengalami defisit 327,4 juta
dolar AS atau sekitar (Rp 3,18 triliun). Angka tersebut berasal dari
nilai ekspor sebesar 14,99 miliar dolar AS (Rp 145,62 triliun) dan nilai impor
senilai 15,32 miliar dolar AS (Rp 148,8 triliun). Badan Pusat Statistik (BPS)
mencatat bahwa angka pengangguran di Indonesia telah mengalami penurunan. BPS
mencatat angka kemiskinan pada September 2012 menurun sebesar 540 ribu
orang dibandingkan Maret 2012. Pendapatan domestik Bruto (PDB) per kapita
Indonesia diperkirakan pada akhir 2013 mencapai 4.400-4.500 dolar AS. Hal ini
akan meningkat seiring dengan penciptaan lapangan kerja dan penurunan angka
pengangguran terbuka menjadi 5,8 - 6,1 persen. Master Plan Percepatan
Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan pembangunan infrastruktur akan
meningkatkan investasi pada 2013.
Kesimpulan
:
Dari
data dan penjelasan diatas dapat disimpulkan dari beberapa indikator makro
ekonomi yang memiliki kestabilan perekonomian adalah era pereknian sekarang
yang menganut asa demokratis dan liberal. Hal ini terjadi karena ada kestabilan
nilai pada setiap indikator.
Era perekonomian dimasa transisi
karena pada masa itu terjadi proses pemulihan ketabilan setelah mengalami
gejolak krisis moneter. Dapat diamati dari tingkat inflasi, pengangguran dan
kemiskinan yang tinggi.
SUMBER :
3. ^
"Global Peace
Index 2008 for Indonesia".
Global Peace Index.
Retrieved 2009-03-25.[pranala nonaktif]
5. ^
a
b
"Federation of
International Trade Associations : Indonesia profile".
Fita.org. Retrieved
2011-08-29.
7. ^
a
b
c
Rogers, Simon; Sedghi, Ami (15 April 2011). "How Fitch,
Moody's and S&P rate each country's credit rating".
The Guardian. Retrieved 31 May 2011.
14. hafizasmenta.blogspot.com/.../perekonomian-indonesia-
kita juga punya nih artikel mengenai 'Indikator Makroekonomi', silahkan dikunjungi dan dibaca , berikut linknya
BalasHapushttp://repository.gunadarma.ac.id/bitstream/123456789/6265/1/JURNAL%20SKRIPSI.pdf
terimakasih